palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Gugatan terkait larangan pengunduran diri calon anggota DPR/DPD dan DPRD terpilih demi maju Pilkada dikabulkan oleh Mahkamah Agung .
MK
DPR Bakal Gelar Rapat Pimpinan Putusan MK Hapus Ambang Batas Calon Presiden
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Puan Maharani, Ketua DPR mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menggelar rapat pimpinan (Rapim) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat .
KPU RI Tegaskan Tetap Ikuti Putusan MK
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Komisi Pemihan Umum (KPU) Republik Indonesia menegaskan pihaknya tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Walaupun DPR melakukan acrobat .
DPR RI Tunda Pengesahan RUU Pilkada Hari Ini
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – DPR RI diketahui menunda rapat RUU pemilihan kepala daerah (Pilkada) hari ini, Kamis (22/9/2024) di ruang rapat paripurna .
Sikapi Darurat Demokrasi, Ada 4 Poin Penting yang Diajukan Guru Besar UI
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyebutkan beberapa poin penting untuk menanggapi darurat demokrasi akibat polemik RUU .
Guru Besar UI Tanggapi Polemik Pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Sivitas akademika Universitas Indonesia tanggapi polemik terkait keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang menganulir putusan .
UU Pilkada Digugat, Pemohon Harap Kepala Daerah Tak Hanya Diusung Parpol
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Ahmad Farisi (Peneliti dan Pengamat), A Fahrur Rozi (Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Abdul .
Kelompok Buruh Bakal Ajukan Judicial Review PP tentang Tapera
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi menuntut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dicabut. .
Partai Buruh Bakal Gugat UU Tentang Tapera ke MK
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menuai penolakan. Terbaru, Partai Buruh mengaku bakal menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun .
Banyak Polemik, Hakim MK: Sirekap Tidak Bisa Digunakan
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menyinggung aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum .
PDIP Duga PAN Curi 5.071 Suaranya
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menduga suaranya telah diambil Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 5.071. Berdasarkan dugaan tersebut, .
Jokowi : Putusan MK Bantah Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2024. Menurutnya putusan .
MUI Imbau Masyarakat Hormati Putusan MK
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024. Wakil Ketua .
Soal Putusan MK, Mahfud MD: Dahulu Tidak Pernah Dissenting Opinion
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Mantan calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyebutkan bahwa dissenting opinion atau pendapat berbeda baru terjadi .
MK: Tidak Ada Korelasi Antara Bansos dan Kenaikan Suara
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tak menemukan hubungan antara pembagian bantuan sosial (bansos) dengan kenaikan suara salah satu pasangan .
Jokowi Tanggapi Hasil Putusan Sidang Sengketa Pilpres di MK
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024 Jokowi tidak menanggapi secara detail kasus putusan .
MK Usul Waktu Distribusi Bansos Diatur untuk Hindari Dugaan Konflik Kepentingan
palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan agar waktu pembagian bantuan sosial (bansos) diatur lebih spesifik agar menghindari dugaan kepentingan electoral .
- 1
- 2
- 3
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.