palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Fraksi PDIP, Simon Sitorus, mengaku mendapatkan aduan dari masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Menurutnya, Pemprov Jakarta memiliki rancangan Perubahan APBD-P 2024 senilai Rp85,47 triliun alias naik 4,06 persen.
“Selama dua sampai tiga bulan terakhir Fraksi PDI-P menerima banyak aduan pengurangan KJP yang jumlahnya cukup signifikan, sekitar 3.000 Penerima Manfaat KJMU dan 75.000 KJP akan diputus secara bertahap dari 2023,” kata Simon dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terkait Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024, Kamis (8/8).
Dalam rapat yang juga dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono tersebut, dia menyebutkan ada perbedaan penjelasan antara Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dengan Penjelasan Pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Satu sisi menyampaikan penjelasan dengan alasan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran, di sisi yang lain menyampaikan penjelasan karena adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Heru mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pemadanan data bagi penerima manfaat bansos. Pemadanan data dilakukan dengan memerivikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE).
Selanjutnya, dia menyebutkan langkah tersebut dilakukan supaya distribusi bansos di kota metropolitan itu tepat sasaran.
“Pengalokasian anggaran KJP, KJMU, KAJ, KPDJ dan KLJ, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemadupadanan data penerima manfaat melalui verifikasi data DTKS dan P3KE agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan adil,” kata Heru pada rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. (*)
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com